
Mengembangkan bisnis melalui sistem franchise atau waralaba menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan skala usaha. Melalui skema ini, pemilik bisnis dapat mengembangkan jaringan usaha dengan melibatkan mitra sebagai penerima waralaba.
Namun, memiliki merek yang dikenal luas, produk yang diminati, atau banyak cabang belum tentu membuat suatu bisnis memenuhi persyaratan untuk diwaralabakan.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan waralaba melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP 35/2024, terdapat empat kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh suatu usaha sebelum diselenggarakan sebagai waralaba. Apa saja kriteria tersebut?
1. Memiliki Sistem Bisnis yang Terstandarisasi
Kriteria pertama adalah memiliki sistem bisnis yang menjadi karakteristik usaha.
Artinya, bisnis yang akan diwaralabakan harus mempunyai sistem operasional yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten oleh penerima waralaba.
Sistem tersebut menjadi pedoman bagi mitra dalam menjalankan kegiatan usaha agar kualitas produk, pelayanan, dan proses operasional tetap terjaga.
Dengan adanya sistem bisnis yang terstandarisasi, pemberi waralaba dapat memastikan bahwa setiap jaringan usaha memiliki karakteristik dan standar operasional yang sama.
2. Usaha Telah Terbukti Memberikan Keuntungan
Memiliki omzet penjualan yang tinggi tidak serta-merta membuktikan bahwa sebuah bisnis telah memenuhi kriteria keuntungan.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP 35/2024, terdapat dua persyaratan yang harus diperhatikan untuk membuktikan bahwa usaha telah memberikan keuntungan, yaitu:
– Kegiatan usaha yang akan diwaralabakan telah berlangsung paling sedikit tiga tahun berturut-turut.
– Laporan keuangan dua tahun terakhir menunjukkan adanya keuntungan dan telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesiapan bisnis untuk diwaralabakan tidak hanya dinilai dari perkembangan penjualan, tetapi juga dari keberlangsungan usaha dan kondisi keuangannya.
Sebagai contoh, bisnis yang baru beroperasi selama dua tahun belum memenuhi persyaratan masa operasional minimal, meskipun telah memiliki beberapa cabang dengan tingkat penjualan tinggi.
Begitu pula dengan bisnis yang telah beroperasi lebih dari tiga tahun, tetapi laporan keuangan dua tahun terakhir belum menunjukkan keuntungan.
3. Memiliki Kekayaan Intelektual yang Terdaftar atau Tercatat
Kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan waralaba.
Setiap bisnis memiliki identitas dan karakteristik yang membedakannya dari usaha lain. Identitas tersebut dapat berkaitan dengan merek, logo, desain, maupun elemen kekayaan intelektual lainnya.
Oleh karena itu, PP 35/2024 mensyaratkan agar bisnis yang akan diwaralabakan memiliki kekayaan intelektual yang telah terdaftar atau tercatat.
Kepemilikan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam melindungi identitas bisnis sekaligus memberikan kepastian terkait aset intelektual yang digunakan dalam hubungan waralaba.
4. Memberikan Dukungan Secara Berkesinambungan
Kriteria terakhir adalah adanya dukungan yang diberikan secara berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
Hubungan waralaba tidak berhenti setelah perjanjian kerja sama ditandatangani atau ketika mitra mulai menjalankan kegiatan usahanya.
Pemberi waralaba tetap memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan operasional bisnis mitra.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan operasional, dukungan pemasaran, hingga konsultasi dalam menghadapi kendala bisnis.
Dengan dukungan yang berkelanjutan, penerima waralaba memiliki pedoman dan pendampingan untuk menjalankan usaha sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pastikan Bisnis Memenuhi Kriteria Sebelum Ditawarkan sebagai Waralaba
Menawarkan bisnis melalui skema waralaba membutuhkan persiapan yang matang. Perusahaan tidak cukup hanya memiliki produk unggulan dan merek yang dikenal masyarakat, tetapi juga harus memastikan seluruh kriteria waralaba telah terpenuhi.
Mulai dari sistem bisnis yang terstandarisasi, keuntungan yang dapat dibuktikan, kekayaan intelektual yang terdaftar atau tercatat, hingga dukungan berkesinambungan bagi penerima waralaba.
Memahami dan memenuhi ketentuan dalam PP 35/2024 menjadi langkah penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan jaringan bisnis melalui sistem waralaba.
Lex Mundus Indonesia menyediakan layanan konsultasi hukum dan pendampingan legalitas usaha untuk membantu perusahaan mempersiapkan kebutuhan kepatuhan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pastikan rencana ekspansi bisnis Anda didukung oleh kesiapan operasional dan aspek legalitas yang tepat.