Dalam UU Cipta Kerja disebut bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Berdasarkan pengertian tersebut berarti kini terdapat dua bentuk PT, yaitu PT persekutuan modal dan PT Perorangan.

Pendirian PT diawali dengan pembuatan akta pendirian yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dibuat dihadapan notaris. Akta pendirian perseroan merupakan dokumen resmi yang memuat informasi mengenai pendirian sebuah perusahaan. Akta pendirian memiliki beberapa fungsi diantaranya;

• Sebagai bukti bukti sah bahwa perusahaan telah didirikan secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, termasuk pembukaan rekening bank, pembuatan kontrak, dan transaksi bisnis lainnya.
• Akta pendirian juga mengatur hak dan kewajiban dari para pemegang saham, pengurus, dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi mereka.
• Dokumen ini juga sering kali dibutuhkan dalam proses hukum lainnya, seperti pengajuan izin usaha, perubahan anggaran dasar, atau dalam kasus akuisisi atau merger.

Adapun dalam penyusunan akta pendirian perusahaan (PT), ada beberapa point penting yang harus dimuat dalam akta pendirian, diantaranya;

1. Nama PT.

Saat didirikan sebuah PT harus memiliki nama. Nama yang digunakan untuk perseroan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011.

2. Tempat kedudukan.

PT wajib berkedudukan di wilayah Indonesia dengan menyebutkan nama kota/kabupaten dimana perseroan melakukan kegiatan usahanya sebagai kantor pusat.

3. Jangka waktu pendirian perseroan

4. Maksud, tujuan dan kegiatan perseroan

5. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di setor

6. Nilai nominal dan jumlah saham

7. Alamat lengkap perseroan

8. Identitas lengkap dari pendirian sekaligus pemegang saham perseroan.

Akta pendirian kemudian akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat pernyataan pendirian yang dilakukan secara online melalui sistem AHU online.

Mau urus pendirian PT dengan biaya terjangkau? silahkan hubungi Lex Mundus sekarang juga melalui chat whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.