Articles > Apa Saja yang Harus Disiapkan Dalam Pendirian PT Persekutuan Modal? Simak Penjelasan Berikut

Apa Saja yang Harus Disiapkan Dalam Pendirian PT Persekutuan Modal? Simak Penjelasan Berikut

April 2, 2024 4:01 am published by astuti

Mendirikan usaha berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), memiliki sejumlah keuntungan seperti adanya pemisahan tanggung jawab dan harta pemilik. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau gagal, aset pribadi pemilik tidak akan digunakan untuk membayar utang perusahaan. Ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi pemilik usaha.  Usaha berbadan hukum dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini memberikan kepastian hukum dan memungkinkan badan hukum untuk memiliki hak-hak dan kewajiban secara independen, termasuk kemampuan untuk memiliki aset, mengadakan kontrak, dan menggugat atau disengaja.

Dalam beberapa industri atau hubungan bisnis, memiliki status badan hukum bisa memberikan kredibilitas yang lebih tinggi daripada bentuk usaha lainnya. Ini dapat memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, pelanggan, dan pihak lain yang terlibat dalam operasi perusahaan. karena alasan-alasan tersebut, PT menjadi badan usaha yang lebih banya digunakan oleh pelaku usaha untuk mewadahi kegiatan usahanya. Disamping berbagai keuntungan dalam mendirikan usaha berbadan hukum PT, ada juga beberapa tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi, mulai dari pada saat pendiriannya.

Pendirian PT diawali dengan pembuatan akta pendirian yang dibuat di notaris. Kemudian pendirian PT harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran pendirian PT juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Pada pasal 5 Permenkumham 21/2021 disebutkan bahwa Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat (SABH). Sistem SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Adapun dalam pengisian format isian pendirian, terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus dilengkapi, diantaranya (pasal 5 Permenkumham 21/2021;

  1. pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap;
  2. salinan akta pendirian Perseroan yang diunggah ke SABH;
  3. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
  4. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
  5. bukti setor modal Perseroan berupa:
  • salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
  • asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  • fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau salinan neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;
  • surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
  • surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
  • salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan.

 

Mau urus perubahan pada PT dengan biaya terjangkau? silahkan hubungi Lex Mundus sekarang juga melalui chat whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih. 

 

 

Why Lex Mundus

Lex Mundus has been active in this Industry for more than 12 years and has showed a leading role in company establishment and strategic corporate market-entry services in Indonesia. Through our deep understanding on Indonesian regulatory system and business culture, and our close relationship with various Indonesian government officials, we would be able to offer you cost-efficient and highly effective services in Indonesia.

Business Consulting
  • Company Establishment
  • Immigration Services
  • Tax and Finance
  • Human Capital
  • Intellectual Property
  • Translation
Training
  • Corporate Legal Training
  • Tax and Finance Training
  • Certified Training
More