June 29, 2026 5:38 pm published by astuti

Pemerintah kembali memperketat pengawasan terhadap penjualan obat di sektor ritel. Melalui Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan standar baru yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha yang menjual obat kepada masyarakat.

Peraturan ini diterbitkan pada 13 Maret 2026 dan mulai berlaku pada 6 April 2026. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan, mutu, serta memberikan kepastian hukum dalam distribusi obat di toko obat maupun ritel modern.

Peraturan BPOM 5/2026 berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan obat, antara lain:

Dengan kata lain, setiap pelaku usaha yang menyediakan obat untuk dijual kepada masyarakat harus memastikan kegiatan usahanya telah sesuai dengan ketentuan terbaru.

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini adalah kewajiban memiliki izin berusaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Apabila pelaku usaha menjual obat tanpa perizinan yang sesuai, maka berpotensi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, penting bagi setiap pemilik usaha untuk melakukan evaluasi terhadap legalitas usahanya agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Peraturan ini juga mewajibkan setiap fasilitas yang menjual obat memiliki tenaga penanggung jawab atas pengelolaan obat.

Keberadaan penanggung jawab bertujuan memastikan seluruh proses penyimpanan, pengelolaan, hingga penjualan obat dilakukan sesuai standar keamanan dan ketentuan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan oleh minimarket maupun ritel modern adalah tidak semua jenis obat dapat diperjualbelikan.

Ritel modern hanya diperbolehkan menjual:

Sementara itu, obat keras tidak boleh dijual melalui minimarket, supermarket, maupun hypermarket.

Selain pembatasan jenis obat, Peraturan BPOM 5/2026 juga melarang ritel modern melakukan pengelolaan terhadap:

Larangan ini bertujuan menjaga keamanan distribusi obat sekaligus mencegah penyalahgunaan obat yang memerlukan pengawasan khusus.