Articles > PBG dan Legalitas Usaha: Pelajaran dari Kasus Lapangan Padel di Jakarta

PBG dan Legalitas Usaha: Pelajaran dari Kasus Lapangan Padel di Jakarta

March 13, 2026 3:41 am published by astuti

Tren olahraga padel sedang naik daun di Indonesia, terutama di Jakarta. Banyak lapangan baru bermunculan untuk memenuhi tingginya minat masyarakat terhadap olahraga ini.

Namun di balik perkembangan tersebut, muncul persoalan penting terkait legalitas bangunan usaha.

Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat 397 lapangan padel di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 185 lapangan diketahui belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi melanggar ketentuan perizinan bangunan dan operasional usaha.

Apa Itu PBG?

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang wajib dimiliki sebelum suatu bangunan didirikan atau digunakan secara legal.

PBG menggantikan sistem IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Melalui PBG, pemerintah memastikan bahwa:

  • Desain bangunan sesuai standar teknis
  • Struktur bangunan aman
  • Fungsi bangunan sesuai dengan peruntukan tata ruang

Tanpa PBG, sebuah bangunan belum diakui secara sah untuk digunakan, termasuk sebagai tempat usaha olahraga seperti lapangan padel.

Mengapa PBG Sangat Penting?

Banyak pelaku usaha fokus pada pembangunan fasilitas dan operasional bisnis, tetapi sering kali mengabaikan aspek legalitas bangunan.

Padahal, PBG memiliki peran krusial karena menjadi syarat utama untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

SLF menunjukkan bahwa bangunan telah memenuhi standar keselamatan dan layak digunakan oleh masyarakat.

Tanpa SLF, bangunan dianggap belum memenuhi standar keamanan, sehingga berisiko bagi pengguna maupun pelaku usaha.

Ancaman Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pelanggaran terkait PBG tidak akan dibiarkan.

Lapangan padel yang beroperasi tanpa PBG dapat dikenakan berbagai sanksi, seperti:

  • Penghentian sementara operasional usaha
  • Pencabutan izin usaha
  • Pembongkaran bangunan yang tidak sesuai ketentuan

Artinya, investasi yang telah dikeluarkan pelaku usaha bisa terancam hilang jika legalitas bangunan tidak dipenuhi sejak awal.

Pelajaran Penting Bagi Pelaku Usaha

Kasus lapangan padel di Jakarta menjadi pengingat bahwa legalitas bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari keberlanjutan bisnis.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pelaku usaha:

  • Pastikan legalitas bangunan lengkap sebelum operasional
  • Urus PBG sejak tahap perencanaan pembangunan
  • Lengkapi dengan SLF untuk memastikan bangunan aman digunakan
  • Pahami bahwa ketidakpatuhan dapat berdampak langsung pada operasional bisnis

 

Butuh bantuan mengurus legalitas  bisnis Anda? Silakan hubungi Lex Mundus melalui chat Whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.

Why Lex Mundus

Lex Mundus has been active in this Industry for more than 12 years and has showed a leading role in company establishment and strategic corporate market-entry services in Indonesia. Through our deep understanding on Indonesian regulatory system and business culture, and our close relationship with various Indonesian government officials, we would be able to offer you cost-efficient and highly effective services in Indonesia.

Business Consulting
  • Company Establishment
  • Immigration Services
  • Tax and Finance
  • Human Capital
  • Intellectual Property
  • Translation
Training
  • Corporate Legal Training
  • Tax and Finance Training
  • Certified Training
More