Pemerintah resmi memperbarui klasifikasi kegiatan usaha melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Perubahan ini menjadi perhatian penting bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor perdagangan obat, kosmetik, suplemen kesehatan, hingga bahan baku farmasi.
Bagi pelaku usaha yang menggunakan sistem OSS-RBA, perubahan KBLI bukan sekadar pergantian kode administrasi. Pembaruan ini dapat berdampak langsung pada legalitas usaha, tingkat risiko kegiatan usaha, hingga jenis perizinan yang wajib dimiliki.
Apa Itu KBLI?
KBLI merupakan klasifikasi resmi aktivitas ekonomi di Indonesia yang digunakan pemerintah sebagai dasar dalam pengurusan perizinan usaha melalui OSS-RBA.
Kode KBLI berfungsi untuk menentukan:
- Jenis kegiatan usaha
- Tingkat risiko usaha
- Persyaratan perizinan
- Kewajiban sertifikasi tertentu
Karena itu, kesalahan atau ketidaksesuaian KBLI dapat menimbulkan kendala dalam proses perizinan maupun operasional bisnis.
Ada Perubahan Besar di Tahun 2025
Melalui pembaruan KBLI 2025, pemerintah melakukan penyesuaian dan penyederhanaan pada sejumlah sektor usaha, termasuk perdagangan besar obat dan kosmetik.
Sebelumnya, pada KBLI 2020, beberapa kegiatan perdagangan dipisahkan ke dalam kode berbeda, seperti:
- KBLI 46442 — Perdagangan Besar Obat Tradisional
- KBLI 46443 — Perdagangan Besar Kosmetik
- KBLI 46448 — Perdagangan Besar Bahan Farmasi
Namun dalam KBLI 2025, beberapa aktivitas tersebut kini dilebur menjadi kelompok usaha yang lebih terintegrasi.
Kode Baru Perdagangan Obat & Kosmetik
Dalam pembaruan terbaru, aktivitas perdagangan obat dan kosmetik kini masuk ke:
KBLI 46441 — Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia
Kode ini mencakup berbagai kegiatan perdagangan seperti:
- Obat-obatan
- Kosmetik
- Suplemen kesehatan
- Bahan obat
- Obat bahan alam
- Produk farmasi untuk manusia lainnya
Dengan adanya penggabungan ini, pelaku usaha perlu memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan ruang lingkup KBLI terbaru.
Mengapa Perubahan Ini Penting?
Perubahan KBLI dapat memengaruhi:
- Kesesuaian izin OSS-RBA
- Tingkat risiko usaha
- Kewajiban sertifikasi dan izin tambahan
- Validitas data legal perusahaan
Jika pelaku usaha masih menggunakan kode lama yang sudah tidak relevan, hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses perizinan, audit, kerja sama bisnis, maupun pengawasan pemerintah.
Strategi Penyesuaian bagi Pelaku Usaha
Agar bisnis tetap aman secara legal, pelaku usaha sebaiknya segera melakukan langkah-langkah berikut:
1. Evaluasi Aktivitas Usaha
Pastikan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan KBLI terbaru.
2. Cek dan Perbarui Data OSS-RBA
Lakukan penyesuaian kode KBLI pada sistem OSS agar data usaha tetap valid dan sinkron.
3. Tinjau Risiko dan Kewajiban Izin
Perubahan KBLI dapat memengaruhi tingkat risiko usaha sehingga kewajiban perizinannya juga bisa berubah.
4. Konsultasikan dengan Ahli
Jika masih ragu menentukan KBLI yang tepat, konsultasi dengan konsultan hukum atau perizinan dapat membantu menghindari kesalahan administratif.
Butuh bantuan mengurus legalitas bisnis Anda? Silakan hubungi Lex Mundus melalui chat Whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.