Sektor konstruksi di Indonesia memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Melalui proyek-proyek strategis yang didukung oleh investasi pemerintah dan swasta, serta keterlibatan teknologi modern dan perusahaan asing, sektor ini memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan.
Salah satu yang terlibat pada sektor konstruksi di Indnesia yaitu Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA). BUJKA umumnya berperan dalam proyek-proyek berskala besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik yang membutuhkan modal besar dan keahlian khusus. Keterlibatan BUJKA biasanya terkait teknologi canggih dan metode konstruksi terbaru yang belum dikuasai oleh perusahaan konstruksi lokal.
Berdasarkan Permen PUPR No. 9/prtm/2019, disebutkan bahwa BUJKA yang akan memberikan layanan jasa konstruksi di Indonesia harus memiliki izin usaha. Izin usaha untuk BUJKA terdiri atas ; Izin perwakilan; dan Izin PMA. Izin kantor perwakilan BUJKA maupun izin PMA diterbitkan oleh lembaga OSS.
Dalam hal pendirian kantor perwakilan BUJKA dilakukan melalui prosedur permohonan untuk memperoleh izin kantor perwakilan BUJKA. Permohonan pendirian dan izin kantor perwakilan dimohonkan oleh pimpinan kantor perwakilan yang dalam hal ini wajib dijabat oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
Adapun prosedur dan tahapan untuk memperoleh izin kantor perwakilan BUJKA sesuai dengan Permen PUPR No. 9/prtm/2019, yaitu;
- Pendaftaran
Pendaftaran izin kantor perwakilan dilakukan melalui sistem OSS dengan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
- penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen;
penerbitan izin kantor perwakilan dilakukan berdasarkan komitmen dengan mengisi data paling sedikit;
- nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
- pernyataan pemenuhan komitmen.
3. pemenuhan komitmen;
Pemenuhan komitmen untuk Izin Perwakilan dibuktikan dengan kepemilikan SBU dengan kualifikasi besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan komitmen tersebut disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Izin Perwakilan berdasarkan komitmen diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin Perwakilan;
Setelah pemenuhan komitmen disampaikan, menteri akan melakukan Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin Perwakilan dalam waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap. Apabila hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen tersebut dinyatakan sesuai, maka pelaku usaha akan menerima notifikasi melalui sistem OSS untuk melakukan pembayaran biaya izin perwakilan.
- pembayaran biaya Izin Perwakilan;
Setelah menerima bukti pembuatan tagihan, Pemohon Izin Perwakilan wajib melakukan pembayaran biaya Izin paling lambat tujuh hari kalender setelah bukti pembuatan tagihan diterbitkan.
- penerbitan Izin Perwakilan yang efektif.
Setelah itu, Lembaga OSS kemudian menerbitkan Izin Perwakilan Efektif berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen yang disampaikan tim teknis.
Butuh bantuan untuk mengurus pendirian perusahaan dan legalitas usaha dengan harga terjangkau? silahkan hubungi Lex Mundus sekarang juga melalui chat whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.