Mendirikan pabrik bukan hanya tentang menyiapkan lahan, membangun fasilitas produksi, dan menyediakan mesin untuk kegiatan manufaktur. Perusahaan juga harus memastikan seluruh persyaratan legalitas telah dipenuhi sebelum memulai kegiatan operasional maupun komersial.
Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dianggap sudah cukup untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), pemenuhan perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Artinya, NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus bagian dari perizinan berusaha, tetapi belum tentu menjadi satu-satunya dokumen yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi.
NIB Terbit, Apakah Sudah Bisa Memulai Produksi?
Jawabannya bergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan.
Dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), terdapat empat kategori tingkat risiko dengan persyaratan perizinan yang berbeda, yaitu:
- Risiko Rendah
Perusahaan cukup memiliki NIB sebagai legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- Risiko Menengah Rendah
Perusahaan memerlukan NIB dan Sertifikat Standar sebagai bentuk pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai ketentuan.
- Risiko Menengah Tinggi
Perusahaan memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- Risiko Tinggi
Perusahaan memerlukan NIB dan Izin sebagai persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha.
Dengan demikian, perusahaan manufaktur tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa kegiatan produksi sudah diperbolehkan hanya karena NIB telah diterbitkan. Persyaratan lanjutan harus diperiksa berdasarkan KBLI, skala usaha, tingkat risiko, dan ruang lingkup kegiatan yang tercatat dalam OSS.
Pembangunan Pabrik Juga Memerlukan Persyaratan Dasar
Selain perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko, perusahaan perlu memperhatikan persyaratan dasar yang berkaitan dengan lokasi, lingkungan, dan bangunan pabrik.
Beberapa aspek penting yang harus diperiksa meliputi:
1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Sebelum menentukan lokasi pembangunan pabrik, perusahaan perlu memastikan bahwa penggunaan lahan telah sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan untuk kegiatan industri yang akan dijalankan.
Ketidaksesuaian lokasi dengan ketentuan tata ruang dapat menjadi hambatan dalam proses pemenuhan perizinan berikutnya.
2. Persetujuan Lingkungan
Kegiatan industri memiliki karakteristik dan potensi dampak lingkungan yang berbeda-beda. Karena itu, perusahaan wajib memenuhi kewajiban lingkungan sesuai skala, jenis kegiatan, dan potensi dampaknya.
Dokumen lingkungan yang diperlukan dapat berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai kriteria yang berlaku.
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
PBG merupakan persetujuan yang diperlukan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai ketentuan.
Perusahaan perlu memastikan bahwa rencana pembangunan fasilitas pabrik telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung.
4. Ketentuan Teknis Sektor Perindustrian
Selain persyaratan dasar, perusahaan juga harus memeriksa ketentuan teknis dan persyaratan sektoral sesuai jenis kegiatan produksi.
Persyaratan tersebut dapat berkaitan dengan proses produksi, standar produk, keselamatan kerja, serta ketentuan industri lainnya sesuai karakteristik kegiatan usaha.
Pahami Urutan Perizinan Sebelum Pabrik Dibangun
Salah satu kesalahan yang dapat menghambat proyek investasi adalah mengurus persyaratan operasional setelah seluruh fasilitas pabrik selesai dibangun.
Padahal, pemenuhan legalitas sebaiknya direncanakan sejak tahap awal investasi. Perusahaan perlu membedakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum konstruksi, sebelum bangunan digunakan, dan sebelum produksi komersial dimulai.
Berikut tahapan yang perlu diperhatikan:
1. Sebelum Konstruksi
Perusahaan perlu memastikan kesesuaian tata ruang, pemenuhan persetujuan lingkungan, serta persyaratan pembangunan bangunan gedung seperti PBG.
2. Sebelum Bangunan Digunakan
Setelah pembangunan selesai, perusahaan harus memastikan bangunan memenuhi persyaratan teknis dan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan sebelum dimanfaatkan.
3. Sebelum Produksi Komersial
Perusahaan harus memastikan seluruh perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko telah dipenuhi. Untuk kegiatan berisiko menengah tinggi, Sertifikat Standar harus terverifikasi. Sementara itu, kegiatan berisiko tinggi memerlukan Izin sesuai ketentuan.
Mengapa Pemeriksaan Legalitas Harus Dilakukan Sejak Awal?
Keterlambatan dalam memenuhi persyaratan perizinan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar tertundanya penerbitan dokumen.
Bagi perusahaan manufaktur, keterlambatan legalitas dapat memengaruhi jadwal pembangunan, kesiapan fasilitas produksi, biaya investasi, hingga jadwal pengiriman produk kepada pembeli.
Oleh karena itu, pemeriksaan legalitas sejak tahap perencanaan merupakan bagian penting dari manajemen risiko investasi.
Perusahaan perlu memastikan kesesuaian KBLI dengan model bisnis, tingkat risiko kegiatan usaha, lokasi pembangunan, persyaratan lingkungan, serta ketentuan teknis sektor industri sebelum proyek berjalan lebih jauh.
Jangan sampai pabrik sudah selesai dibangun, tetapi kegiatan produksi belum dapat dimulai karena persyaratan perizinan belum terpenuhi.
Lex Mundus Indonesia membantu perusahaan memahami dan mempersiapkan kebutuhan legalitas serta perizinan usaha agar proses investasi dan operasional dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.