Direktur adalah orang yang ditunjuk dan dipilih sesuai anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku untuk memimpin dan mengendalikan perusahaan. Secara pengertian, direktur memiliki bentuk jamak direksi atau dewan/jajaran direktur. Direksi merupakan organ peseroan yang bertugas mengurus sekaligus mewakili perusahaan. Anggota direksi diangkat melalaui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun pada saat pedirian perusahaan, direksi ditunjuk pertama kalinya  oleh pendiri perusahaan dalam akta pendirian.

Direksi perseroan bisa terdiri dari satu orang atau lebih anggota direksi. Dimana anggota direksi terdiri dari dua orang atau lebih, pembagian wewenagnya ditetapkan dalam RUPS. Sementara itu syarat seorang dapat diangkat menjadi anggota direksi diatur dalam pasal 93 UU PT No. 40/ 2007.

Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan tertentu dan dapat di angkat kembali. Jika seorang anggota direksi diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan setelah jangka waktu tersebut tidak dilakukan pengangkatan kembali oleh RUPS, maka anggota direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili perusahaan. Kapasitas yang dimilikinya untuk mewakili perusahaan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatannya.

baca juga : Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Pegangkatan anggota direksi juga dapat dibatalkan jika di kemudian hari diketahui bahwa anggota direksi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 93 UU PT. Pengangkatannya batal demi hukum sejak saat diketahui oleh anggota direksi lain atau oleh dewan komisaris, dan dalam tujuh hari harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi tersebut dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum pembatalan dilakukan tetap mengikat dan menjadi tangung jawab perusahaan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota direksi tersebut terhadap kerugian perusahaan. Lalu bagaimana jika seorang direktur meninggal dunia sementara masa jabatannya masih berlaku?

Dalam UU PT memang tidak diatur mengenai kondisi tersebut, namun hal tersebut dapat diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Sebagaimana pasal 107 UU PT yang menyebutkan bahwa dalam anggran dasar dapat diatur ketentuan mengenai:

1. Tata cara pengunduran diri anggota direksi;
2. Tata cara pengisian anggota direksi yang yang lowong; dan
3. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.

Dalam hal ada anggota direksi yang meninggal, maka yang dapat mewakili perusahaan adalah anggota direksi lain yang masih aktif. Jika perusahaan belum mengadakan RUPS untuk mengangkat anggota direksi yang baru sementara perusahaan hanya memiliki satu orang anggota direksi maka terjadi kedaan seperti yang disebut dalam pasal 107 butir c UU PT, yang mana dewan komisaris menjadi pihak yang berwenang mewakili peseroan hingga tanggal diangkatnya direksi ya baru oleh RUPS.

Jika anda membutuhkan konsultasi bisnis, pendirian perusahaan dan perizinan usaha, silahkan hubungi Lex Mundus sekarang juga melalui chat whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.