Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan menggunakan komponen dalam negeri dalam memproduksi barang dan jasa. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mendukung industri lokal. Untuk mengetahui seberapa besar prosentase penggunaan komponen dalam negeri oleh perusahaan akan dibuktikan dengan sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian.
Biasanya, bagi perusahaan yang ingin mengikuti tender pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah wajib mengurus sertifikat TKDN seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan wajib menggunakan produk dalam negeri dengan total nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Oleh karena itu sertifikat TKDN diperlukan untuk memastikan suatu produk atau layanan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan komponen lain dari dalam negeri.
Apa Itu Sertifikat TKDN? Dan Pentingnya Bagi Pelaku Usaha
Pengurusan sertifikat TKDN dilakukan dengan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui situs Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada alamat https://siinas.kemenperin.go.id. setelah melakukan registrasi, pelaku usaha dapat mengakses fitur e-services untuk pengajuan sertifikasi.
Terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus diunggah saat melakukan pengajuan sertifikat TKDN melalui sistem SIINas, diantara nya;
- Akta pendirian perusahaan;
- Struktur organisasi;
- Daftar bahan baku; dan
- Laporan hasil produksi.
Setelah proses unggah dokumen selesai dilakukan, pelaku usaha kemudian harus memilih Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan penghitungan nilai TKDN. LVI yang dipilih akan mendampingi perusahaan untuk melakukan perhitungan mandiri. Hasil perhitungan TKDN kemudian akan diverifikasi melalui kunjungan lapangan.
Jika hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sertifikat TKDN akan dikeluarkan oleh Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.
Butuh bantuan untuk mengurus legalitas usaha dengan harga terjangkau? silahkan hubungi Lex Mundus sekarang juga melalui chat whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.