Pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja, kini usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa mendirikan badan hukum PT sebagai kendaraan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan menggunakan PT untuk sebagai badan usaha, bisnis UMKM memiliki status yang legal dan dilindungi secara hukum. PT Perorangan berbeda dari PT biasa yang harus didirikan oleh minimal dua orang. Pendirian PT perorangan juga lebih mudah karena dapat didirikan tanpa akta notaris. Salah satu keunggulan untuk usaha yang berbentuk PT yaitu yang menjadi subjek hukum adalah badan hukumnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya.

Adapun tahapan dalam pendirian PT perorangan meliputi;

1. Pemilihan nama PT

Pemilihan nama PT tidak boleh sembarangan karena harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP No. 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “nama perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan ; belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan perseroan lain”. Untuk memastikan nama PT yang dipilih belum dipakai oleh pihak lain, maka Anda dapat melakukan pengecekan nama PT terdaftar bisa dilakukan secara online melalui situs https://ahu.go.id/sabh/perseroan/pesannama, yang merupakan website resmi milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

2. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran

Untuk memperoleh status badan hukum, PT Perorangan harus mendaftar ke Kementrian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU online) dengan mengisi data pribadi. Kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Ditjen AHU) akan menerbitkan Sertifikasi Pernyataan Pendirian PT Perorangan sebagai bukti pengesahan pendirian PT.

Setelah didaftarkan, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik yang dapat dicetak oleh pemohon secara mandiri. Dengan telah didaftarkan pernyataan pendirian dan telah diterbitkan sertifikat pernyataan pendirian maka PT perorangan telah berstatus badan hukum.

3. Membuat NPWP Perusahaan

PT perorangan merupakan badan hukum yang wajib memiliki NPWP. NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. NPWP berfungsi sebagai sarana administrasi dan tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pembuatan NPWP dapat dilakukan secara online dan offline.

4. Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini BPKPM) sebagai bukti registrasi dan identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS (Online Single Submission) yang bisa diakses secara online pada laman www.oss.go.id .

Dengan mengurus NIB usaha anda menjadi terjamin legalitasnya. Perusahaan sudah dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan sektor usahanya. Memiliki NIB juga akan membuka peluang bagi usaha anda untuk lebih berkembang seperti mendapat layanan kredit dari perbankan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mau urus pendirian PT Perorangan dengan biaya terjangkau? silahkan hubungi Lex Mundus sekarang juga melalui chat whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.