Bisnis developer bangunan, terutama di sektor hunian dan komersial, menawarkan peluang besar karena pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan permintaan akan infrastruktur yang terus meningkat. Ada permintaan yang terus meningkat untuk pembangunan perumahan, baik perumahan terjangkau bagi kelas menengah maupun perumahan mewah bagi kelas atas. Pengembang perumahan membutuhkan kontraktor konstruksi untuk merealisasikan proyek mereka.

Selain pembangunan baru, banyak pemilik properti yang ingin melakukan renovasi atau pengembangan ulang untuk meningkatkan nilai aset mereka. Perusahaan konstruksi yang menawarkan jasa renovasi dapat memanfaatkan peluang ini.

Peluang usaha di sektor konstruksi sangat luas dan beragam, mencakup proyek perumahan, infrastruktur, komersial, hingga teknologi bangunan modern. Selain  inovasi, kualitas produk yang ditawarkan serta penggunaan teknologi, salah satu hal penting dalam menjalankan kegiatan usaha konstruksi yaitu terkait legalitas usaha.

Pengurusan legalitas usaha yang saat ini dikenal dengan istilah perizinan berusaha sangat penting dalam setiap bisnis dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya, termasuk kegiatan konstruksi. Pengurusan perizinan dilakukan melalui layanan OSS berbasis risisko. Perizinan berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko usaha yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI untuk kegiatan usaha konstruksi 41011 (Konstruksi Gedung Hunian).

Terdapat dua lingkup kelompok usaha untuk KBLI 41011, yaitu;

1. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian (kode subklasifikasi: BG001)
   Kelompok ini mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan lain-lain.Selain itu, mencakup pula pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

1. Subklasifikasi Bangunan Gedung Hunian (kode subklasifikasi: GT001)
   Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual.

Kelompok usaha ini memiliki tingkat risiko usaha menengah tinggi, sehingga perizinan berusaha yang harus dimiliki yaitu NIB dan Sertifikat Standar. Adapun sertifikat standar untuk kegiatan usaha konstruksi harus memperoleh verifikasi dari oleh lembaga terkait. Agar sertifikat standar memperoleh verifikasi, maka pelaku usaha harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.

Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha konstruksi harus memenuhi kewajiban perizinan berusaha diantaranya;

1. Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha
2. Melaporkan kegiatan usaha tahunan
3. Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi:
   1. Standar mutu bahan;
   2. Standar mutu peralatan;
   3. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
   4. Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
   5. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
   6. Standar operasi dan pemeliharaan.
   7. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   8. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Butuh bantuan untuk mengurus pendirian perusahaan dan legalitas usaha dengan harga terjangkau? silahkan hubungi Lex Mundus sekarang juga melalui chat whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.